Revisi UU P2SK Diharapkan Jadi Fondasi Kuat Ekosistem Kripto RI

Judul:
Revisi UU P2SK: Langkah Strategis untuk Menjadikan Ekosistem Kripto Indonesia Lebih Tangguh, Terbuka, dan Berkelanjutan

Tanggapan Panjang

1. Konteks dan Signifikansi Revisi UU P2SK

Undang‑Undang Pengelolaan dan Pengawasan Sistem Keuangan (UU P2SK) merupakan kerangka hukum utama yang mengatur seluruh aspek sistem keuangan di Indonesia, mulai dari bank, lembaga keuangan non‑bank, hingga instrumen keuangan baru seperti aset digital. Revisi yang sedang ditelaah kini menempatkan aset kripto sebagai komponen integral dalam ekosistem keuangan, bukan lagi sekadar “fenomena” yang berada di pinggiran regulasi.

Hal ini penting karena:

• Kepastian Hukum – Tanpa landasan hukum yang jelas, pelaku industri harus beroperasi dalam ketidakpastian, meningkatkan risiko kepatuhan dan menghambat investasi.
• Stabilitas Sistem Keuangan – Kripto yang diperdagangkan secara legal dan diawasi dapat lebih mudah dipantau aliran dana, meminimalkan potensi pencucian uang (AML) dan pendanaan terorisme (CFT).
• Daya Saing Global – Negara-negara seperti Singapura, Swiss, dan Jepang telah menyiapkan regulasi yang cukup progresif. Indonesia yang mempercepat revisi UU P2SK dapat memposisikan dirinya sebagai hub kripto di kawasan Asia Tenggara.

2. Poin‑Poin Utama yang Diangkat oleh CEO Tokocrypto Calvin Kizana

a. Perlindungan Konsumen

Kizana menekankan perlindungan konsumen sebagai fondasi utama. Regulasi yang kuat harus menyertakan:

• Kewajiban transparansi bagi penyedia layanan (misalnya, disclosure risiko, biaya, dan kebijakan likuiditas).
• Mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil, misalnya melalui OJK atau Dewan Penyelesaian Sengketa FinTech.
• Pendidikan finansial khususnya tentang volatilitas, likuiditas, dan risiko keamanan siber.

b. Pengawasan Transaksi Aset Kripto

Pengawasan berbasis teknologi (RegTech) dan kolaborasi dengan lembaga keuangan tradisional dapat:

• Mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara real‑time melalui algoritma AI.
• Menyederhanakan pelaporan bagi penyedia layanan melalui sistem terpusat (misalnya, “Single AML Reporting Portal”).

c. Penguatan Izin Operasional Lembaga Jasa Keuangan Digital (LJFD)

Pemberian izin berlapis (misalnya, izin “Penyedia Layanan Aset Digital” vs. “Penyedia Layanan Penukaran”) memungkinkan regulator menyesuaikan tingkat pengawasan sesuai dengan profil risiko masing‑masing entitas.

d. Koordinasi Lintas Lembaga

Sinergi antara OJK, Bank Indonesia (BI), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mengurangi tumpang‑tindih wewenang. Pembentukan Komite Kebijakan Aset Digital yang beranggotakan semua regulator dapat menjadi wadah koordinasi yang efektif.

3. Data Ekonomi yang Mendukung Kebijakan

• Kontribusi PDB: Rp 70,04 triliun (0,32 % PDB 2024) – kenaikan lebih dari 6× dibandingkan tahun sebelumnya.
• Lapangan Kerja: 333 ribu pekerjaan (0,23 % total tenaga kerja) – pertumbuhan signifikan yang menandakan penciptaan nilai ekonomi riil, bukan sekadar spekulasi.
• Implikasi Pajak: Dengan basis ekonomi yang lebih besar, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak melalui mekanisme levy/transaction tax yang diatur secara transparan.

Angka‑angka tersebut menguatkan argumentasi bahwa kripto telah bertransformasi menjadi sektor produktif dengan dampak makroekonomi yang terukur. Mengabaikan atau menundanya dalam kerangka regulasi berarti melewatkan potensi pendapatan negara dan penciptaan lapangan kerja.

4. Potensi Tantangan dan Cara Mengatasinya

5. Dialog Terbuka: Kunci Implementasi Efektif

Seperti yang ditekankan Calvin Kizana, proses dialog yang inklusif sangat penting. Beberapa langkah praktis yang dapat memperkuat partisipasi publik antara lain:

1. Penyelenggaraan “Public Hearing” secara daring dan luring dengan agenda yang jelas, sehingga semua pemangku kepentingan dapat mengajukan pertanyaan serta usulan.
2. Pembuatan “White Paper” kolaboratif yang melibatkan regulator, industri, akademisi, dan masyarakat sipil. Dokumen ini menjadi referensi teknis untuk penyusunan regulasi.
3. Mekanisme “Feedback Loop” – setelah regulasi diundangkan, diberlakukan masa transisi (mis. 6‑12 bulan) selama mana regulator menerima masukan untuk melakukan penyesuaian post‑implementation review.
4. Pendanaan Riset – alokasikan dana khusus bagi lembaga riset (mis. LPEM FEB UI) untuk melakukan kajian dampak regulasi secara periodik.

6. Kesimpulan: Menuju Ekosistem Kripto yang Tangguh dan Inovatif

Revisi UU P2SK merupakan langkah strategis yang tidak hanya memberi kepastian hukum bagi pelaku industri, tetapi juga mengukuhkan kripto sebagai pilar baru dalam perekonomian digital Indonesia. Dengan mengintegrasikan:

• Perlindungan konsumen yang komprehensif,
• Pengawasan berbasis teknologi yang adaptif,
• Izin operasional berlapis yang mencerminkan profil risiko, dan
• Koordinasi lintas lembaga yang solid,

Indonesia dapat menciptakan ekosistem kripto yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Pada gilirannya, hal ini akan:

• Menarik investasi domestik dan asing,
• Meningkatkan pendapatan fiskal,
• Memperluas lapangan kerja berkualitas, dan
• Meneguhkan kepercayaan publik terhadap inovasi keuangan.

Kita menyambut baik antusiasme Calvin Kizana dan tokoh industri lainnya yang bersedia menjadi mitra strategis regulator. Kolaborasi tersebut merupakan batu penjuru agar regulasi tidak hanya menjadi “batasan” melainkan pendorong inovasi yang bertanggung jawab. Dengan semangat inklusif, transparan, dan berbasis data, revisi UU P2SK dapat menjadi fondasi kuat bagi ekosistem kripto Indonesia yang bersaing di panggung global.