Mendorong Investasi Hijau di Era Transisi Ekonomi: Refleksi atas Sustainability & ESG Forum ACCA-BEI 2025
1. Pendahuluan
Acara Sustainability & ESG Forum yang digelar pada 2 Desember 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI) menandai langkah penting dalam memperkokoh fondasi investasi hijau serta pelaporan ESG di pasar modal Indonesia. Kolaborasi pertama antara ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) Indonesia dengan BEI tidak hanya menjadi ajang pertukaran pengetahuan, tetapi juga menegaskan komitmen bersama terhadap agenda keuangan berkelanjutan di tengah transisi ekonomi negara kepulauan yang sedang berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan mitigasi perubahan iklim.
Tulisan ini menyajikan analisis komprehensif atas tiga dimensi kunci yang dibahas dalam forum: (i) peran standar pelaporan ESG global‑lokal, (ii) implikasi bagi pasar modal dan investor, serta (iii) peluang serta tantangan bagi Indonesia untuk menjadi “tolok ukur ESG di Asia‑Pasifik”.
2. ESG – Dari Kepatuhan Formal ke Nilai Strategis
2.1. Kewajiban POJK dan Realisasi di Lapangan
Direktur Pengembangan Bisnis BEI, Jeffrey Hendrik, melaporkan bahwa lebih dari 90 % perusahaan tercatat telah memenuhi kewajiban pelaporan ESG sesuai POJK No. 51/2022 (terkait Laporan Keberlanjutan). Angka ini menunjukkan keberhasilan regulasi dalam menggerakkan perusahaan untuk mengungkapkan data non‑keuangan. Namun, kepatuhan formal tidak selalu menjamin kualitas dan kredibilitas laporan.
- Kuantitas vs. Kualitas: Banyak entitas yang mengirimkan laporan “hanya” untuk menandai tanda centang, tanpa memperdalam materi ESG yang relevan dengan model bisnis mereka.
- Materialitas & Relevansi: Standar global (mis. IFRS S1/IFRS S2, GRI, SASB/ISSB) menekankan materialitas sektoral. Penyesuaian lokal diperlukan agar data yang disajikan dapat diinterpretasikan oleh investor internasional.
2.2. ACCA sebagai “Bridge” Antara Standar Global dan Praktik Lokal
Julia Simatupang, Country Manager ACCA Indonesia, menegaskan misi “Accounting for a Better World.” ACCA berperan sebagai:
- Penyedia Kerangka Global: Mengedukasi akuntan dan auditor Indonesia tentang standar IFRS S1/IFRS S2, sehingga laporan ESG mampu “speak the same language” dengan investor global.
- Fasilitator Kapasitas: Melalui pelatihan, sertifikasi, dan program mentoring, ACCA meningkatkan kompetensi profesional dalam mengukur, mengaudit, dan melaporkan data ESG.
- Penghubung Stakeholder: Menjembatani kebutuhan regulator (seperti OJK), perusahaan, dan pasar modal melalui dialog berkelanjutan.
Dengan peran ini, ACCA dapat memperkecil kesenjangan antara kewajiban regulasi dan nilai strategis ESG bagi perusahaan.
3. Implikasi Bagi Pasar Modal Indonesia
3.1. ESG sebagai Faktor Penilaian Risiko & Peluang
Menurut Jeffrey Hendrik, ESG kini menjadi kriteria utama dalam penilaian risiko investasi. Studi internasional (mis. MSCI, Bloomberg ESG Scores) menunjukkan:
- Perusahaan dengan skor ESG tinggi cenderung memiliki Cost of Capital yang lebih rendah, volatilitas saham yang lebih terkendali, dan margin profit yang lebih stabil dalam jangka panjang.
- Investor Institusional (mis. sovereign wealth funds, pension funds) secara eksplisit menuntut kebijakan ESG sebagai prasyarat investasi.
Bagi BEI, meningkatkan kualitas laporan ESG berpotensi:
- Meningkatkan likuiditas saham perusahaan “green‑ready”, seiring masuknya dana ESG‑focused.
- Mendorong listing baru pada sektor energi terbarukan, infrastruktur hijau, dan teknologi bersih.
3.2. Green Bond & Sustainable Finance di Indonesia
Forum ini menyinggung peluang green bond dan sustainable financing yang masih berada pada fase awal di Indonesia. Data OJK (2024) menunjukkan bahwa total green bond issuance di Indonesia belum melampaui USD 1 miliar, jauh di bawah potensi pasar domestik dan regional.
- Kebutuhan Data ESG yang transparan untuk menilai “green eligibility” menjadi prasyarat utama.
- Platform Disclosure yang terintegrasi antara BEI, OJK, dan lembaga rating ESG (mis. Sustainalytics, Bloomberg) dapat mempercepat proses verifikasi.
4. Indonesia – Posisi Strategis di Asia‑Pasifik
4.1. Ekonomi Transisi sebagai “Living Lab”
Pulkit Abrol, Direktur ACCA Asia‑Pasifik, menyoroti Indonesia sebagai “living lab” bagi adopsi ESG di kawasan. Faktor‑faktor yang memperkuat posisi ini:
| Faktor | Penjelasan |
|---|---|
| Ukuran Pasar Domestik | Populasi > 270 juta, kelas menengah yang terus bertumbuh, menuntut produk keuangan berkelanjutan. |
| Sumber Daya Alam | Kehutanan, energi terbarukan (geothermal, solar), serta ekosistem laut yang strategis untuk blue‑economy. |
| Komitmen Internasional | Penandatanganan Paris Agreement, target Net‑Zero 2060, serta partisipasi dalam G20 dan ASEAN Climate Initiatives. |
| Regulasi Pro‑aktif | POJK 51/2022, Peraturan OJK No. 51/2022 tentang green bond, rencana Carbon Pricing nasional. |
Dengan mengintegrasikan standar global dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam, Indonesia dapat memberikan model praktik ESG yang relevan bagi negara‑negara ASEAN lainnya.
4.2. Tantangan yang Harus Dihadapi
- Data Gaps & Verifikasi: Akses data lingkungan yang handal (mis. emisi CO₂, deforestasi) masih terbatas, terutama di sektor pertanian dan perkebunan.
- Kapasitas Teknis: Keterbatasan tenaga kerja terlatih dalam audit ESG dan penilaian risiko iklim; diperlukan program sertifikasi yang lebih masif.
- Konsistensi Regulasi: Sinkronisasi antara kebijakan OJK, BEI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup masih diperlukan agar tidak terjadi tumpang‑tindih.
- Infrastruktur Pendanaan: Mekanisme pembiayaan hijau (green banks, climate funds) masih dalam tahap perancangan; peran lembaga keuangan harus lebih proaktif.
5. Rekomendasi Strategis
Berangkat dari temuan forum dan analisis di atas, berikut rekomendasi konkret bagi pemangku kepentingan (regulator, perusahaan, akuntan, dan investor):
5.1. Bagi BEI & OJK
- Membangun ESG Data Hub Terintegrasi: Platform daring yang mengumpulkan, memvalidasi, dan menayangkan data ESG perusahaan tercatat, terhubung dengan rating agencies internasional.
- Incentive Scheme untuk Green Bond: Skema pajak atau pengurangan biaya listing bagi perusahaan yang menerbitkan obligasi hijau yang terverifikasi.
- Mandat Materialitas Sektoral: Mengadopsi prinsip ISSB untuk menyesuaikan materi ESG yang wajib dilaporkan per sektor, sehingga laporan menjadi lebih relevan.
5.2. Bagi Perusahaan
- Adopsi Kerangka IFRS S1/IFRS S2: Memperkuat internal control dan proses audit ESG agar laporan tidak sekadar “check‑box”.
- Roadmap Transisi Karbon: Menyusun target jangka pendek (2030) dan menengah (2045) yang terukur, serta mengungkapkan scenario analysis berbasis IPCC.
- Kolaborasi dengan ACCA: Manfaatkan program pelatihan ACCA untuk meningkatkan kompetensi tim keuangan dan sustainability.
5.3. Bagi ACCA
- Program Sertifikasi ESG Auditing: Kembangkan modul sertifikasi khusus bagi auditor profesional di Indonesia, selaras dengan standar global.
- Think‑Tank Regional: Bentuk working‑group lintas negara ASEAN untuk berbagi best practice ESG, memfasilitasi harmonisasi regulasi.
- Mentoring Start‑up Green Finance: Memberikan dukungan teknis pada fintech dan start‑up yang mengembangkan solusi pelaporan ESG berbasis teknologi (blockchain, AI).
5.4. Bagi Investor (Institusi & Swasta)
- Integrasi ESG ke dalam Asset Allocation: Menetapkan minimum ESG score untuk setiap kelas aset, serta mengalokasikan sebagian dana ke green bonds dan impact funds.
- Engagement Aktif: Melakukan dialog dengan perusahaan tercatat untuk menuntut peningkatan transparansi dan target keberlanjutan yang ambisius.
6. Kesimpulan
Sustainability & ESG Forum ACCA‑BEI 2025 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada persimpangan penting antara pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan mendesak untuk menginternalisasi nilai-nilai keberlanjutan. Kolaborasi ACCA dengan BEI memperkuat dua pilar utama:
- Standar Pelaporan Global – menyiapkan perusahaan Indonesia agar dapat bersaing di pasar modal global dengan data ESG yang kredibel.
- Transparansi & Kepercayaan Investor – meningkatkan kualitas pengungkapan, sehingga modal hijau dapat mengalir lebih lancar ke proyek‑proyek berkelanjutan.
Dengan memanfaatkan potensi pasar domestik, sumber daya alam, serta komitmen kebijakan publik, Indonesia berpeluang menjadi pemimpin ESG di Asia‑Pasifik. Namun, pencapaian tersebut menuntut aksi terkoordinasi: regulasi yang konsisten, kapasitas sumber daya manusia yang memadai, serta infrastruktur keuangan yang mendukung.
Jika langkah‑langkah strategis di atas diimplementasikan secara berkesinambungan, Indonesia tidak hanya akan memenuhi target Net‑Zero 2060, tetapi juga membuka gelombang investasi hijau yang dapat mempercepat transformasi ekonominya menjadi lebih resilient, inklusif, dan berkelanjutan.
Ditulis oleh: [Nama Penulis], Analis Keuangan Berkelanjutan
30 Desember 2025