Sinergi Strategis PGEO-PLN di Sulawesi dan Sumatra: Pendorong Transisi Energi Bersih, Ketahanan Listrik, dan Target Net-Zero Indonesia

Tanggapan Panjang

1. Ringkasan Pokok Berita

Pada 12 Februari 2026, delegasi tinggi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) melakukan kunjungan kerja ke kawasan panas‑bumi Lahendong, Tomohon, Sulawesi Utara, milik PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO atau PGE).
Pertemuan yang dipimpin oleh EVP Manajemen Panas Bumi PLN, John Y.S. Rembet, serta sejumlah pejabat senior PLN membahas tiga agenda utama:

1. Optimalisasi pembangkit eksisting – meninjau kinerja PLTP Lahendong unit‑7 & 8 serta PJBU (Perjanjian Jual‑Beli Uap) untuk PLTP Kotamobagu unit‑I‑IV.
2. Pengembangan proyek greenfield & brownfield – potensi ekspansi di wilayah kerja panas‑bumi (WKP) Lahendong, Kotamobagu, serta WKP Sungai Penuh (Sumatra).
3. Kemitraan strategis – memperkuat posisi PLN sebagai offtaker utama, sekaligus menggarisbawahi pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka mendukung target energi bersih nasional.

Andi Joko Nugroho, Direktur Operasi PGE, menegaskan peran krusial PLTP Lahendong (beroperasi sejak 2001) yang kini menyumbang ≈ 24 % kebutuhan listrik di Sulawesi Utara. Secara nasional, PGE mengelola 1.932 MW kapasitas terpasang—sekitar 70 % total kapasitas panas‑bumi Indonesia—dengan produksi listrik 4.827 GWh pada 2024, melayani lebih dari 2 juta rumah tangga.

2. Signifikansi Geopolitik dan Ekonomi

3. Analisis Kekuatan dan Kelemahan Sinergi PGEO‑PLN

3.1 Kekuatan (Strengths)

1. Kepemilikan dan Operasional oleh BUMN – Kedua pihak (PLN & PGE) merupakan BUMN yang memiliki mandat nasional, memudahkan koordinasi kebijakan, alokasi tarif, serta dukungan keuangan (mis. kredit lunak BNI, BRI, atau KfW).
2. Pergeseran Fokus dari Greenfield ke Brownfield – Retro‑fit unit lama (7‑8) menunjukkan pemanfaatan aset yang sudah ada, mempercepat peningkatan output tanpa proses EIA panjang.
3. Mekanisme PJBU yang Sudah Teruji – Perjanjian jual‑beli uap mengamankan pendapatan jangka panjang bagi PGE, sekaligus memberi kepastian pasokan tenaga bagi PLN, mengurangi risiko market price volatility.
4. Keterpaduan Rantai Pasokan Lokal – Pengembangan WKP Sungai Penuh membuka peluang bagi pemasok lokal (steel, pipe, civils) di Sumatra, mengurangi biaya logistik dan meningkatkan nilai tambah domestik.

3.2 Kelemahan (Weaknesses)

1. Regulasi dan Perizinan yang Kompleks – Proses izin lingkungan (UKL‑UPL) dan hak atas lahan (IUP) masih berlarut, terutama di daerah yang memiliki hak adat kuat.
2. Keterbatasan Infrastruktur Penyaluran – Jaringan transmisi di Sulawesi & Sumatra masih terbatas; perlu investasi tambahan pada gardu induk dan HVDC untuk mengintegrasikan energi geothermal ke grid nasional.
3. Kapasitas Fintech & Kredit – Meskipun tarif PPA (Power Purchase Agreement) relatif tinggi, bank komersial sering menilai proyek geothermal berisiko tinggi, mengakibatkan kebutuhan akan jaminan pemerintah atau skema pembiayaan inovatif (green bonds).

4. Peluang Pengembangan Selanjutnya

5. Rekomendasi Kebijakan bagi Pemerintah dan Kedua BUMN

1. Penetapan Tarif PPA “Zero‑Bid” – Menetapkan tarif beli uap/ listrik yang mengikat selama 25 tahun, dengan penyesuaian inflasi minimal (≤ 2 %). Hal ini menurunkan risiko finansial bagi investor dan mempercepat keputusan FID.
2. Simplifikasi Izin Lingkungan – Membentuk One‑Stop Service (OSS) Geothermal di Kementerian ESDM yang mengintegrasikan perizinan lingkungan, izin lokasi, dan perjanjian lahan dalam satu portal digital.
3. Insentif Pajak & Kredit Pajak Karbon – Pemberian tax holiday selama 5 tahun untuk import peralatan high‑efficiency, serta kredit pajak bagi PLN yang membeli 100 % energi dari sumber geothermal.
4. Skema Pembiayaan Hijau – Mengeluarkan Green Bond khusus geothermal melalui Kementerian Keuangan, dengan target pengumpulan US$ 2 miliar hingga 2028 untuk proyek‑proyek brownfield & greenfield.
5. Penguatan Kapasitas SDM Lokal – Program beasiswa Geothermal Engineering bekerjasama dengan ITB, UGM, dan universitas di Sulawesi & Sumatra, serta pelatihan teknis on‑the‑job di PLTP.

6. Dampak Sosial‑Ekonomi dan Lingkungan

• Penciptaan Lapangan Kerja: Proyek‑proyek baru diproyeksikan menciptakan ≈ 8.000 – 10.000 pekerjaan selama fase konstruksi, dan ≈ 1.200 – 1.500 pekerjaan operasional tetap.
• Peningkatan Kesejahteraan Komunitas: Pengecualian tarif listrik untuk rumah tangga di sekitar WKP (subsidi PLN) dapat menurunkan biaya listrik rata‑rata sebesar 10‑15 %, meningkatkan daya beli.
• Konservasi Lingkungan: Geothermal menurunkan intensitas penggunaan lahan (0,2 ha/MW) dibandingkan PLTU batubara (≈ 2 ha/MW). Selain itu, tidak ada emisi SOx, NOx, atau PM2.5 yang signifikan.
• Pengelolaan Risiko – Potensi induced seismicity harus dimonitor dengan jaringan seismik mikro; implementasi Operational Stress Management guna meminimalkan kejadian gempa kecil.

7. Kesimpulan

Kunjungan PLN ke wilayah kerja panas‑bumi PGE bukan sekadar agenda diplomatik; ia menandai titik balik dalam upaya Indonesia mengintegrasikan sumber energi terbarukan baseload ke dalam sistem kelistrikan nasional. Sinergi antara dua raksasa BUMN ini:

• Meningkatkan ketahanan energi di kawasan timur Indonesia,
• Mempercepat realisasi target energi terbarukan Indonesia 2030,
• Memberikan kontribusi konkret pada agenda Net‑Zero 2060,
• Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan industri pendukung, serta
• Menjadi model tata kelola proyek infrastruktur energi bersih yang dapat direplikasi di wilayah lain (mis. Sulawesi Barat, Maluku Utara).

Agar momentum ini tidak hilang, pemerintah, PLN, dan PGE perlu menggarisbawahi keberlanjutan kebijakan, penyederhanaan regulasi, dan inovasi pembiayaan. Dengan langkah‑langkah strategis tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin global dalam pemanfaatan energi panas‑bumi, sekaligus meneguhkan peranannya dalam transisi energi bersih dunia.

Prepared by: Tim Analisis Energi & Kebijakan – Investor.id
Date: 16 Februari 2026